Soal Pencopotan Plang Tanah di Jalan Pancasila, Pemko Gunungsitoli Pertegas Tindakan Satpol-PP Tepat dan Terukur

NiasKita.com, Gunungsitoli

Tudingan terhadap Pemerintahan Kota Gunungsitoli bersikap arogan melakukan pembongkaran pada plang pemilikan tanah yang dipasang Pemkab Nias di Jalan Pancasila, Desa Mudik, Gunungsitoli, disanggah Pemkot Gunungsitoli.

NiasKita.com yang mengkonfirmasi kepada Kabag Humas Pemko Gunungsitoli Victor Gea, S.Kom, Kamis (20/12) mengatakan bahwa tindakan itu merupakan pengamanan aset milik Pemko Gunungsitoli. “Ada berita acaranya dan berita acara tersebut telah disampaikan kepada Pemkab Nias,” jelasnya.

Dalam berita acara itu, diberitahukan bahwa plang yang dicopot itu diamankan di Kantor Satpol PP Kota Gunungsitoli, Jalan Pancasila. “Disitu juga tertulis bahwa bila dibutuhkan bisa diambil di Kantor Satpol-PP,” ujarnya.

Alasan Pencopotan?

Adanya tudingan bahwa Pemkot Gunungsitoli bertindak berlebihan dan terkesan arogan, Victor Gea menjelaskan bahwa tindakan itu diambil guna mengamankan aset milik Pemkot dan prosedural. “Tanah itu merupakan bagian dari penyerahan aset (P3D tahap I) dari Pemkab Nias ke Pemkot Gunungsitoli pada Pebruari 2013. Ada dokumen penyerahannya, secara administratif tanah itu inventaris Pemko,” katanya.

Tudingan Pengrusakan Barang?

Victor Gea menjelaskan adanya tudingan Pemko Gunungsitoli melakukan pengrusakan, itu tidak benar. Dijelaskannya bahwa tindakan yang dilakukan adalah penertiban agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Plangnya tidak dirusak, sudah disimpan dengan baik, bisa diambil kapan saja,” jelasnya.

Lagi pula, katanya, Pemko tentu berhak bertindak apapun di atas tanah miliknya.

“Soal kepemilikan tanah itu sudah selesai pada P3D Tahap Pertama pada tahun 2013. Kalau ada plang baru yang ditancapkan Pemkab seolah-olah menganulir keputusan P3D itu. Plang itu juga dapat mengaburkan status kepemilikan serta bisa membingungkan masyarakat. Tindakan Satpol-PP sesuai ketentuan, prosedural dan terukur,” ujarnya.

Sementara itu, Freddy Zendrato, pemerhati sosial di Gunungsitoli mengatakan sangat menyayangkan tindakan Pemkab memasang plang pemilikan di atas tanah yang telah mereka serahkan pada Pemkot Gunungsitoli sehingga selama beberapa hari plang pemilikan dua pemerintahan itu berdempetan.

Katanya, pertama memberikan kesan bahwa koordinasi antar pemerintah tidak jalan, kedua bukankah bisa ditempuh jalur hukum untuk mempertegas kepemilikan tanah tersebut.

“Justru yang terjadi seolah kita kembali ke zaman premanisme seperti yang dilakukan oleh Hercules Cs kalau ingin menguasai sebidang tanah, pasang plang dulu, soal siapa benar urusan kemudian. Cara-cara begini seharusnya jangan dipertontonkan pada masyarakat,” ujarnya.

Selain menimbulkan polemik dan kebingungan masyarakat, katanya, juga terkesan Pemkab Nias mengaburkan kepemilikan aset.

Disebutnya, tindakan Pemko adalah tepat, yakni mempertegas kepemilikan atas tanah yang telah diserahkan secara administratif dalam P3D Tahap Pertama pada tahun 2013.

“Hanya saja, tindakan seperti ini menjad viral karena lucu saja, kog tindakan sebuah pemerintahan seperti masyarakat yang buta hukum,” ujarnya.

Freddy juga mengingatkan masyarakat atau nitizen berhati-hati kalau berkomentar di media sosial.

“Ucapan ‘pencuri’, ‘niha fio’ dan kata-kata yang kecenderungan melecehkan, menuding apalagi terkesan memvonis, itu berbahaya. Pemko menurut saya pasti menaruh keberatan, hanya mungkin masih berjiwa besar dan menganggap ungkapan itu berasal dari orang-orang kerdil,” katanya.

“Janganlah membangunkan harimau tidur, ada UU ITE,” ujarnya. (Sam)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan