Survei Politik Munculkan ‘Pelacuran’ Intelektual

MedanBisnis – Medan
Maraknya survei tentang peta politik yang dilakukan berbagai kalangan setiap menjelang pemilu dapat memunculkan pelacur intelektual. Para ilmuwan ini menyalahgunakan ilmu pengetahuan dalam menyatakan hasil survei.

Menurut pengamat sosial politik, Zulkarnain Lubis, memang tidak ada larangan jika terjadi hubungan antara para penyelengara survei dengan pihak yang menginginkan, memesan atau mendanai survei tersebut, selama tidak melanggar norma-norma penelitian. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak menutup kemungkinan akan muncul para pelacur intelektual.

Para ilmuwan sebagai pelaksana survei sejak awal telah merencanakan ingin melakukan penyimpangan terhadap hasil survei yang didapat. “Itu tindakan tidak benar, karena itu bukan penelitian, tapi berkedok penelitian,” ujarnya ketika dihubungi MedanBisnis, Selasa (20/1), di Medan.
Menurut mantan Koordinator Forum Rektor Wilayah Sumatera ini, kalau hasil penelitian sesuai dengan yang diinginkan pihak pemesan tidak masalah, selama survei dilakukan dengan benar.
Sedangkan adanya indikasi pembohongan publik terhadap hasil survei yang dilakukan beberapa pihak, menurutnya, hanya dapat dilihat apabila adanya perbedaan yang sangat mencolok antara hasil dengan kondisi yang ada di lapangan.
“Hasil survei untuk melakukan pembohongan publik saya rasa tidak begitu berpengaruh, karena masyarakat kita sekarang sudah pintar-pintar,” katanya.
Zulkarnain menambahkan, survei politik adalah salah satu cara untuk mengetahu pola pikir masyarakat tentang politik bangsa, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk memprediksikan strategi dan langkah terbaik apa yang dapat diambil oleh para peserta atau penyelengara Pemilu.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Sumatera Utara (FISIP USU), Amir Purba, menyatakan, survei merupakan hasil dari realitas masyarakat yang sifatnya tidak statis, karena hanya dapat digunakan sebagai informasi untuk jangka waktu yang terbatas. “Masa berlaku hasil survei tidak lama,” katanya.
Menurut Amir, menjadikan survei partai politik sebagai salah satu alat yang mampu meningkatkan pamor caleg pada Pemilu 2009 sepertinya tidak akan berpengaruh besar. Mengingat adanya aturan baru pemilihan caleg bukan berdasarkan nomor terkecil, tapi sesuai suara terbanyak.
“Tinggi pun nilai survei parpol-parpol tertentu, itu tidak akan berpengaruh terhadap caleg yang diusungnya,” terangnya.
Namun jika survei dilakukan berdasarkan caleg, paparnya, juga akan sulit dilakukan, karena banyaknya jumlah caleg yang mengikuti pemilu. Dijelaskan Amir, untuk mengantisipasi adanya lembaga- survei yang melakukan penyimpangan, maka sangat diperlukan adanya kontrol kepada lembaga survei, serta memberdayakan publik sebagai pengontrol.