BPK RI Perwakilan Sumut: Kasus Riau Airlines Tidak Ditemukan Kerugian Keuangan Negara

Gunungsitoli, Niaskita
Pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam suratnya bertanggal 04 Desember 2017 dengan nomor: 673/S/XVIII.MDN/12/2017 menjawab permohonan bantuan ahli dari kuasa hukum Binahati B. Baeha sangat melegakan. Pasalnya dalam surat Kepala BPK RI Perwakilan Sumut yang ditandatangani Dra. VM Ambar Wahyuni, MM, Ak, CA menyatakan bahwa dalam kasus tersebut tidak ditemukan indikasi kerugian keuangan daerah/negara.
Salah seorang keluarga Binahati B. Baeha, SH yang dihubungi NIASKITA.COM dan minta identitasnya tidak disebutkan membenarkan adanya surat tersebut dan telah diterima oleh kuasa hukum dari kantor pengacara Stefanus dan Rekan. Ia menyatakan bahwa lembaga negara yang dipercaya mengaudit keuangan negara tidak menemukan indikasi kerugian negara, sehingga tidak ada lagi dasar untuk mendakwakan pidana korupsi pada mantan Bupati Nias Binahati B. Baeha. “Semestinya PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan membebaskan Pak Binahati B. Baeha karena tidak adanya kerugian keuangan negara sebagaimana dituduhkan selama ini ,” katanya
Kasus ini mulai mencuat setelah Pemerintah Kabupaten Nias dengan DPRD pada tahun 2007 melakukan penyertaan modal sebesar Rp. 6 Miliar pada maskapai penerbangan PT. Riau Air lines dengan menggunakan dana dalam Perubahan APBD dilandasi dengan Perda No.8,Tahun 2007. Pemkab Nias menyertakan modal saham kepada PT Riau Air Lines sebesar 6 miliar rupiah dengan memperoleh 6.000 lembar saham @ 1 juta Rupiah dan tanda terima uang diatas meterai 6.000 Rupiah
Penyertaan modal ini merupakan salah satu syarat yang diajukan PT. Riau Airlines atas permohonan Pemkab Nias agar membuka jalur penerbangan Bandara Polonia, Medan dengan Bandara Binaka, Gunungsitoli. Saat itu fasilitas penerbangan sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan transportasi bagi BRR dan NGO yang bergerak membangun Nias pasca gempa bumi. Sementara, hanya maskapai Riau Airlines yang menggunakan pesawat Fokker 50 yang dapat mendarat pada Bandara runway dengan panjang 1.300 meter. Kebijakan ini sangat pending agar masyarakat pulih kembali membangun ekonomi pasca gempa bumi .
Sementara BRR dan NGO yang mengucurkan dana kurang lebih Rp. 10 triliun membutuhkan kecepatan transportasi sehingga mereka meminta Pemkab Nias untuk memfasilitasi beroperasinya maskapai penerbangan untuk memperlancar pekerjaan mereka. Karena kondisi itulah Binahati B. Baeha menjalin kerjasama dengan PT. Riau Airlines.
Keluarga Binahati B. Baeha tersebut juga menjelaskan bahwa uang itu telah diterima utuh oleh PT. Riau Airlines. Hal itu terungkap dalam proses persidangan di PN Medan dimana mantan pejabat di PT. Riau Air Lines telah menyampaikan kesaksiannya serta menunjukkan dokumen bahwa uang tersebut telah diterima oleh pihaknya secara utuh dan telah digunakan untuk penambahan modal usaha PT. Riau Airlines saat itu. Ia juga mengatakan adanya tudingan bahwa penyertaan modal di PT. Riau Airlines tidak memiiki dasar hukum, itu tidak benar. Pada bulan Nopember 2007 Rancangan Perda tentang penyertaan modal sudah disiapkan,walaupun baru ditetapkan pada tahun 2010 yaitu Perda no 3 tahun 2010 tentang penyertaan modal saham Pemkab Nias kepada PT Riau Air Lines. Hal ini terjadi karena kesibukan anggota DPRD dalam menghadapi Pemilu Legislatif tahun 2019.
“Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tudingan kepada Pak Binahati B. Baeha menjadi sumir dan tidak memiliki dasar tuntutan hukum. Sebab, landasan hukum penyertaan modal cukup jelas, uang penanaman modal juga sudah diterima secara utuh oleh PT. Riau Airlines dan lembaga negara BPK pun telah menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini tidak memaksakan Binahati B. Baeha menjadi terdakwa apalagi mempersalahkannya atas dugaan yang tidak berdasar,” ujarnya. (sam)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply