Bupati Jeneponto Diperiksa Terkait Dana Aspirasi

Makassar — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat memanggil Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dana aspirasi DPRD Jeneponto pada 2013 lalu.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin mengatakan Iksan menjalani pemeriksan selama empat jam yakni sejak pukul 09.00 Wita hingga 13.00 Wita pada Rabu 18 Januari 2017. “Iksan memenuhi panggilan untuk penyelidikan, dan dia bersifat kooperatif,” kata Salahuddin di Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Rabu 18 Januari 2017.  Ia menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan ini, kasus tersebut menyeret sejumlah legislator Jeneponto. Saat ditanya apakah kedatangan Iksan sebagai saksi atau apa, dia menegaskan hanya sebatas pemberi keterangan saja. Sebab, dia (Iksan) dianggap mengetahui betul kasus tersebut karena saat itu dia menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Jeneponto pada 2013. “Jabatan Sekda itu kan merupakan koordinator bagian anggaran,” tutur dia.

Salahuddin mengaku pihaknya memang terus mendalami kasus dugaan korupsi dana aspirasi itu karena sudah lama bergulir. Olehnya itu, dirinya mengaku enggan berspekulasi ihwal penanganan perkara yang berpotensi menjerat sang bupati tersebut. “Nantilah kita lihat saja, setelah materi dipaparkan oleh tim penyelidik,” tutur Salahuddin. Terpisah, Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar usai menjalani pemeriksaan terlihat santai. Dan dia menjelaskan jika dirinya sudah sering memenuhi panggilan dari kejaksaan dan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi dana aspirasi ini. “Tadi keterangan saya, hanya sekedar memberikan tambahan penjelasan saja,” ungkapnya.

Apalagi, Iksan juga telah menyampaikan kepada kejaksaan tentang pemasukan anggaran pada 2012, sebelum dana aspirasi itu dicairkan. Saat ditanya secara rinci dana itu, dia tak memberikan penjelasan detail. Dalam kasus dugaan korupsi dana aspirasi Jeneponto, total anggaran itu mencapai Rp 23 miliar. Tapi dana tersebut diduga disalahgunakan, sehingga merugikan negara Rp 16 miliar. Dalam perkara ini kejaksaan telah menyeret sejumlah tersangka yakni mantan Ketua Komisi II DPRD Jeneponto Andi Mappatunru, mantan Ketua Badan Anggaran DPRD Jeneponto Alamzah Mahadi Kulle dan anggota Komisi III DPRD Jeneponto Burhanuddin, mantan Anggota Komisi II DPRD Jeneponto Bungsuhari Baso Tika, mantan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Syamsuddin dan staf Dinas PU, Adnan. Namun Andi Mappatunru telah divonis bebas.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply