Di Nias Utara, Dua SK Jabatan dan Dua Stempel Kades Sah Digunakan

Gunungsitoli, NiasKita.com

 

Dua Surat Keputusan (SK) jabatan dan dua stempel dipergunakan saat yang bersamaan. Lalu, manakah SK dan stempel sah?

Itulah yang membingungkan kepala Kepala Desa Hilihati, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara bernama Erius Zalukhu. Selain bingung, keberadaan dua SK dan dua stempel itu telah mengantarkannya sebagai tergugat di PTUN dan PTTUN Medan.

 

Alhasil, dirinya dikalahkan dalam dua persidangan karena memberhentikan Metianus Waruwu dari jabatan sebagai Sekretaris Desa Hilihati.

 

Ditemui di Kantor Polres Nias, Senin (11/03) Erius Zalukhu menceritakan kisahnya. Peristiwa ini bermula ketika dia memenangkan Pilkades serentak di Nias Utara pada tahun 2017. Dia dilantik pada 27 Desember 2017.

 

Lalu melalui surat bernomor 140/05/2020/2018, dia meminta perangkat desa untuk menyampaikan SK jabatan. Metianus selaku sekretaris desa menyampaikan SK jabatannya dengan surat bertanggal 18 Januari 2018.

Ternyata SK yang disampaikan Metianus Waruwu adalah SK yang dikeluarkan pra pemekaran yaitu yang diterbitkan Bupati Nias Binahati B. Baeha, SH pada tahun 2004 yang petikannya ditandatangani Plt Sekda Samson Laoli, SH dengan nomor 141/1304/K/2004.

Erius menjelaskan bahwa sebagai Sekdes pada masa itu Metianus Waruwu seharusnya diangkat menjadi PNS, namun karena tidak memiliki ijazah SMP maka tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Sementara menurut PP No. 45 tahun 2007 Pasal 10 disebutkan bahwa Sekdes yang belum diangkat PNS pada saat itu maka diberhentikan oleh bupati/walikota.

 

Sayangnya, sekalipun tidak diangkat PNS, pihak pemerintah saat itu (Pemkab Nias) namun tidak pernah juga diberhentikan sebagaimana diamanatkan PP tersebut hingga terjadi pemekaran Kabupaten Nias Utara.

Erius melihat adanya kesalahan dalam pengangkatan Metianus sebagai sekretaris desa. Apalagi ada petunjuk dalam Perda Kabupaten Nias Utara No. 5 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka seharusnya Metianus diberhentikan karena tidak memiliki ijazah SLTA sederajad, tetapi hanya berijazah Paket B. Sedangkan dalam Perda tersebut untuk jabatan sekretaris desa dipersyaratkan minimal SLTA.

Disamping itu, ada ketentuan yang mengatur bahwa SK yang dkeluarkan Bupati Nias tidak berlaku lagi setelah pemekaran Kabupaten Nias Utara. Namun SK itu tidak pernah diperbaharui oleh pemerintahan Nias Utara.

Hal ini dipertegas bahwa ketika dirinya meminta perangkat desa menyampaikan SK jabatannya, Metianus Waruwu masih menyerahkan SK dari Kabupaten Nias. Sehingga cukup alasan bagi Erius Zalukhu untuk memberhentikan Metianus.

Kepala desa ini kemudian meminta petunjuk kepada camat melalui selembar surat yang mengusulkan pemberhentian Metianus sebagai sekretaris desa. Namun hingga saat ini Camat Lahewa tidak pernah memberikan surat rekomendasi apakah menerima atau menolak usulan pemberhentian Metianus.

Sementara untuk rekomendasi persetujuan atau penolakan pemberhentian telah diatur hingga batas waktu 14 hari. Maka, hingga waktu yang ditentukan tersebut, kepala desa dapat melakukan pemberhentian.

Sehingga pada 26 Pebruari 2018, Erius Zalukhu selaku Kepala Desa Hilihati memberhentikan Metianus Waruwu dari jabatan sekretaris desa.

Tidak terima diberhentikan, Metianus Waruwu menggugat keputusan pemberhentiannya di PTUN Medan. Cilakanya, Metianus dalam gugatannya bukan menggunakan SK yang diterbitkan oleh Bupati Nias pada tahun 2004, tetapi SK bernomor 140/7/K/2017 yang diterbitkan Kades Hilihati Jonniman Baeha pada tanggal 15 Juli 2017, atau 11 hari sebelum Jonniman Baeha pada tanggal 26 Juli 2017 meletakkan jabatannya karena memasuki tahapan Pilkades.

Dengan demikian ada dua SK yang dipakai oleh Metianus. Pertama, SK dari Bupati Nias, yang disampaikannya pada Kepala Desa Hilihati yang baru pada awal Januari 2018. SK ini juga dipakai untuk pengambilan gaji sekretaris desa sebagaimana dipersyaratkan dalam pembayaran gaji.

Kedua, SK yang digunakan dalam gugatan di PTUN yang diterbitkan oleh Jonniman Baeha selaku Kepala Desa Hilihati pada tanggal 15 Juli 2018, atau seminggu sebelum dirinya meletakkan jabatan.

SK ini merupakan SK Pemberhentian dan Pengangkatan Metianus Waruwu selaku sekretaris desa. SK Pemberhentian dan Pengangkatan ini diterbitkan di Nias Utara sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbub) No. 12 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Nias Utara.

Konsekuensi penerapan Perbub ini adalah adanya perubahan beberapa nomenklatur jabatan di desa, Sehingga untuk penyesuaian dengan nomenklatur yang baru maka seseorang diberhentikan pada nomenklatur jabatan yang lama dan diangkat pada nomenklatur yang baru. Bagi jabatan yang nomenklaturnya tidak berubah maka tidak dilakukan pemberhentian dan pengangkatan.

Anehnya, justru Jonniman Baeha menerbitkan SK Pemberhentian dan Pengangkatan Metianus seolah-olah ada perubahan nomenklatur pada jabatan sekretaris desa. Padahal nomenklatur jabatan sekretaris desa tidak mengalami perubahan, sehingga tidak ada dasar hukum penerbitan SK tersebut.

Erius menyebutkan bahwa karena itu SK ini semestinya tidak berlaku karena tidak memiliki landasan hukum penerbitannya.
Dia menduga penerbitan SK No. 140/7/K/2017 yang diterbitkan Jonniman Waruwu pada 15 Juli 2017 adalah SK rekayasa yang digunakan dalam gugatan PTUN.

 

“Kalau memang benar ada SK itu semestinya telah membatalkan SK yang diterbitan Bupati Nias, maka itu juga berarti SK lama tidak lagi digunakan dalam pembayaran gaji serta tidak diajukan ketika ada permintaan SK perangkat desa,” ujarnya.

Fakta inilah yang menghantarkan Erius Zalukhu untuk menguji kebenaran SK itu pada Kepolisian Resort Nias. Apalagi stempel yang digunakan pada SK terbitan Jonniman Baeha berbeda dengan stempel yang resmi digunakan oleh pemerintahan desa selama ini.

“Sangat nyata perbedaannya, dari warna tintanya, ketebalan hurufnya dan ketebalan dua lingkaran stempelnya,” jelas Erius.

Artinya pula, ada dua stempel Kepala Desa Hilihati. Pertama stempel yang sehari-hari dipergunakan oleh Erius Zalukhu, yakni stempel otomat (tidak menggunakan batalan). Kedua stempel yang digunakan Jonniman Baeha dalam menerbitkan SK pengangkatan Metianus yang diduga harus memakai batalan. 

Menurut Erius, ketika serahterima jabatan dari Penjabat (Pj) Kepala Desa yang diangkat selama pelaksanaan Pilkades, stempel yang diserahkan padanya adalah stempel otomat.

 

Erius juga pernah mengkonfirmasi kepada Pj. Kepala Desa dan mengakui bahwa stempel yang diterimanya dari Jonniman Baeha pada saat serahterima jabatan adalah stempel otomat yang juga kemudian dia serahkan kepada Erius.

Sehingga Erius mempertanyakan SK dan stempel mana yang sebenarnya sah digunakan. “Tidak mungkin dua-duanya sah dan dapat digunakan. Kalau yang diterbitkan Jonniman Baeha, maka jelas ada penyelewengan keuangan negara karena SK yang lama digunakan pada saat peng-SPJ-an gaji sekretaris desa, kemudian karena menyampaikan pada kami dan menjadi dasar pemberhentian, ini juga akibat kelalaian dan kesalahannya dalam mengajukan SK yang tidak berlaku,” katanya.

Demikian halnya juga dengan keberadaan dua stempel tersebut, apakah mungkin dua stempel berbeda sah secara hukum dipergunakan secara bersamaan? Kalau tidak, maka salah satu dari kedua stempel tersebut ternyata harus dinyatakan asli dan satu lagi tiruannya atau palsu. 

 

“Kalau stempel yang dipergunakan untuk penerbitan SK asli, maka jelaslah yang saya pakai itu adalah tiruan atau palsu. Kalau yang saya pergunakan itu tiruan, maka harus ada penjelasan mengapa ada tiruan. Dan kalau ada tiruan semestinya harus diserahkan juga ada saat serahterima jabatan,” jelasnya.

 

Lagi pula, katanya, berarti itu membuktikan bahwa ada dua stempel kini berada di tengah masyarakat. Satu yang berada di tangannya selaku kepala desa dan satu lagi yang berada di tangan orang lain, yang harus dipertanyakan secara hukum apakah memiliki hak untuk menguasainya dan bahkan nyata-nyata telah digunakan dalam penerbitan SK Metiianus.

Erius sendiri berharap Pemerintah Kabupaten Nias bisa memberikan ketegasan atas terdapatnya dua SK Sekretaris Desa atas nama Metianus Waruwu, yang mana dari keduanya yang sah. Karena ketegasan ini membawa konsekuensi terhadap jabatan dan keuangan negara serta keabsahan dokumen yang dibubuhkan stempel tersebut. 

Demikian halnya dengan terdapatnya dua stempel yang dipakai. “Kalau stempel yang digunakan untuk penerbitan SK Metianus oleh Jonniman Baeha adalah yang sah, maka stempel yang saya pakai adalah tiruan dan tidak sah. Itu juga berarti semua dokumen yang saya terbitkan dan dibubuhi stempel itu menjadi tidak sah,” ujarnya.

Dia berharap pimpinan Pemkab Nias Utara dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. (sam)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan