" /> Wakil Bupati Nias: RKPD Bidang Pendidikan Tekankan Peningkatan Kompetensi Guru | NiasKita.Com

Wakil Bupati Nias: RKPD Bidang Pendidikan Tekankan Peningkatan Kompetensi Guru

Kabupaten Nias, NiasKita.com

Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, SH, MH mengatakan bahwa Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Bidang Pendidikan Tahun 2020 mencakup peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, pemberian beasiswa kepada peserta didik.

Hal itu disampaikan Arsokhi Waruwu dalam acara Forum Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Nias untuk penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang di laksanakan di ruang pertemuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Gido, Selasa (19/02}

Pelaksanaan kegiatan merupakan rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 2017, yang selanjutnya di dalam proses perumusan Rancangan RKPD dimaksud perlu dilaksanakan forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dengan tujuan penyelarasan program dan kegiatan yang terdapat di dalam renca perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrebang RKPD Kabupaten Nias di tingkat desa/kecamatan.
Di katakannya, kita berharap agar renca kerja pemerintah daerah Kabupaten Nias di tahun 2020 ini menuntaskan beberapa target pembangunan yang belum tercapai, dan juga meningkatkan kompetensi tenaga pendidikan, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, pemberian beasiswa kepada peserta didik, berkurangnya jumlah desa terisolir yang tidak dapat di jangkau kendaraan roda empat, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Soziona, peningkatan pelayanan puskesmas dan jaringannya, lanjutan pembangunan gedung baru RSUD Gunungsitoli, penataan kawasan ibukota, pembangunan sarana dan prasarana pemerintah serta pembangunan ekonomi kemasyarakatan dan pemanfaatan Dana Desa. (sam)

Di tambahkannya, dalam upaya mendorong kualitas pelayanan pendidikan yang lebih baik maka perlu di susun suatu regulasi yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang di terima oleh masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah RI Nomor 2 tahun 2018 Tentang standar pelayanan minimal, maka harapan kita regulasi Daerah ini di susun dengan menerapkan prinsip kesesuaian kewenagan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, teterukunan, serta menerapkan sasaran, “ungkap Wabup.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan